Pemulihan Ekonomi Dari Dampak Pandemi Covid

Written by Andali on March 18, 2021 in LIP with no comments.

Dalam kegiatan pada suatu eventt di daerah belum diketahui secara jelas dan terukur mengenai dampak ekonomi dari penyelenggaraan suatu eventt. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di space kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. “Dalam estimasi dampak Covid-19 kita melihat pertama konsumsi masyarakat akan drop dan kita semua tahu konsumsi pengaruhi ekonomi hampir 60 persen. Kedua dengan adanya ketidakpastian, investasi ikut melemah, mereka terhenti akibat Covid,” papar Sri Mulyani.

Sementara variabel kondisi pemerintahan dan solidaritas sosial juga terbagi dalam dikotomi skenario optimis yakni pemerintahan stabil dan solidaritas sosial menguat; sedang pada sisi lain skenario pesimis ketika terjadi ketidakstabilan pemerintahan dan solidaritas sosial semakin melemah. Metode ini tentu perlu diuji dalam kondisi kedaruratan yang sekarang terjadi di Indonesia karena karakteristik masyarakat dan skala penularan pandemi sampai tulisan ini dibuat belum dapat diduga kapan berakhirnya . Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang metode dan kiat memantau dan mengevaluasi belanja dalam kondisi kedarutan, maka tulisan ini mencoba menggunakan pendekatan perencanaan skenario dan asesmen awal dampak potensial (potential impact pre-assessment). Insentif bagi tenaga medis juga akan dibayarkan dari anggaran ini, dengan rincian Rp15 juta per bulan untuk dokter spesialis, Rp10 juta per bulan untuk dokter umum, Rp7,5 juta per bulan untuk perawat, dan Rp5 juta per bulan untuk tenaga kesehatan lainnya.

Sonny mengatakan ciri khas bantuan ini adalah memberikan tunai agar bisa langsung digunakan, untuk individu bukan hanya kepala keluarga, tak bersyarat, dan sifatnya menyeluruh atau universal kepada semua orang. Tantangannya, katanya, keterbatasan pendanaan namun bantuan ini merupakan bentuk antisipasi bila kemungkinan ada pandemik lagi yang serupa di masa depan. Prof. Hasbullah percaya pemerintah mampu melaksanakan program vaksinasi COVID-19 yang terhitung masif dengan menyasar 181 juta rakyat Indonesia. “Vaksinasi bukan hal baru bagi Indonesia, kita sudah menjalankannya sejak 50 tahun lalu, mulai dari vaksinasi cacar, polio, BCG, dan sebagainya,” terangnya.

“Apakah pemerintah siap menghadapi konsekuensi nyata dari orang yang kehilangan pekerjaan?” ujarnya, dengan merujuk pada potensi meningkatnya pengangguran setelah pandemi usai. Publikasi DSAK IAI ini bertujuan untuk memberikan petunjuk apakah pandemi Covid-19 merupakan peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang dapat memengaruhi laporan keuangan 2019. Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah fokus dan terus berupaya agar mitigasi risiko dari Covid-19 dapat dilaksanakan melalui berbagai kebijakan. Menurutnya, Perppu No.1 Tahun 2020 yang telah menjadi UU No.2 Tahun 2020 menjadi landasan langkah-langkah kebijakan luar biasa dalam menghadapi ketidakpastian dan kegentingan yang memaksa akibat Covid-19. “Kita tumbuh di 2,97 persen. Memang masih positif namun ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan yang biasanya di atas 5 persen. Dan kita akan melihat di kuartal kedua dampak ini akan semakin dalam,” jelasnya. “Upaya kaum muda di Indonesia untuk merespons COVID-19 sangat positif,” kata Baiq Niki, seorang perwakilan pemuda dari Kabupaten Lombok Barat yang telah secara aktif mempromosikan pentingnya mengonsumsi suplemen TTD kepada teman-temannya melalui WhatsApp dan media sosial.

Jika Indonesia gagal meraih bonus demografi, Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atau sulit menjadi negara kaya. Belum lagi ditambah pekerja migran Indonesia, baik yang authorized maupun ilegal, yang terpaksa harus balik ke Indonesia akibat terbatasnya pekerjaan di berbagai negara tujuan pekerja migran yang juga terdampak korona. Kembalinya mereka ke daerah asalnya atau menetap sementara di daerah perbatasan akan makin membebani daerah. Secara nasional, Indonesia memasuki era Kakek Merah FAFAFA bonus demografi sejak 2012 dan diprediksi berakhir tahun 2037. Bonus demografi adalah periode saat tanggungan one hundred penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara dibawah 50. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus, beda halnya dengan uang fisik yang bisa dipegang dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus.

Perang dagang antara kedua negara tersebut telah berlangsung sejak 2018 menyusul langkah AS dalam menaikkan sejumlah tarif secara unilateral untuk memangkas defisit neraca perdagangannya, terutama dengan China. Untuk tahun depan, kata Perry, pertumbuhan ekonomi domestik akan mampu mencapai four,6% hingga 5,4% didukung oleh kenaikan ekspor, karena perbaikan ekonomi global, kenaikan konsumsi, investasi sejalan dengan kemajuan vaksinasi dan implementasi Undang Undang Cipta Kerja. “Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih baik dari pertumbuhan ekonomi global 5,eight persen dan tahun depan 4,three persen.

Efek covid memberikan dampak pada ekonomi negara

Dampak jangka menengah sangat terkait pada tata kelola penanganan bencana dan mannequin alokasi khusus kebencanaan yang menjadi pola alokasi khusus kedaruratan atau dana cadangan kebencanaan. Bila tata kelola dana kedaruratan tidak dibakukan maka akan menimbulkan persoalan baru baik landasan hukum positif maupun praktik pertanggungjawaban operasional ke masa depan. Durasi pandemi dan stabilitas pemerintahan dengan pengaruh solidaritas sosial diduga akan mempengaruhi bagaimana profil anggaran dan relokasi anggaran dalam APBN TA 2020 sekarang dan proyeksi APBN TA 2021, bahkan TA 2022 yang akan datang.

Hal ini disebabkan karena menurunnya pelayanan kesehatan dasar serta pemantauan kondisi gizi dan tumbuh kembang anak. Layanan posyandu yang sempat tutup dalam waktu lama, banyaknya kasus pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tutup akibat tenaga kesehatannya yang terpapar covid mememberi dampak negatif bagi kesehatan balita dan ibu hamil. Padahal Puskesmas dan Posyandu merupakan lini utama yang paling dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Selama pandemi Covid-19, menurut information dari Kementerian Kesehatan tahun 2020, sebanyak 83,9 persen pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimum, terutama Posyandu. Akibatnya banyak ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai dan balita kurang terpantau perkembangan kesehatan dan pertumbuhannya.

Comments are closed.